JAKARTA– Berdasarkan survei Litbang Kompas mencatat potensi polarisasi politik masih jadi kekhawatiran publik seiring kian dekatnya penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 mendatang.
Namun, Anggota DPR RI Mukhtarudin optimis masyarakat saat ini memiliki modal sosial yang kuat. Selain itu, komitmen dari para elite dan aktor politik juga diharapkan dapat menciptakan budaya politik nilai-nilai demokrasi yang kompatibel.
“Jadi, saya berharap kekhawatiran publik terkait polarisasi tersebut tidak menjadi kenyataan,” tutur Mukhtarudin Jumat 24 November 2023.
Untuk itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong seluruh elemen bangsa harus berperan aktif menyuarakan Pemilu Damai dan menjaga kondusifitas bangsa hingga pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Mukharudin bilang tujuan pemilu dilaksanakan bukan untuk memecah belah, melainkan memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang berdaulat.
Diketahui, survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 mencatat sekitar 56 persen responden merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024.
Jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan “dikotomi” cebong dan kampret, akan kembali terulang pada Pemilu 2024.
Mukharudin mengatakan bahwa Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya 82 hari lagi dari sekarang. Untuk mewujudkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat, mestinya semua pihak dapat merujuk pada beberapa indikator yakni netralitas TNI-Polri dan ASN dan tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah.
Selain itu, lanjut Mukhtarudin, semua pihak juga harus meminimalisir faktor risiko mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu, hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu.
“Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi sampai membuat perpecahan kebangsaan,” tandas Mukhtarudin.
Pria kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini mengatakan dalam penyelenggaraan Pemilu, harus ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi seluasnya, bukan informasi yang sudah terkooptasi, atau dimonopoli oleh kepentingan politik tertentu.
“Artinya, pemilu sebagai implementasi demokrasi, juga harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” beber Mukhtarudin.
KPU RI telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 56 persen diantaranya, atau sekitar 114 juta pemilih adalah generasi muda pada kisaran usia 22 hingga 30 tahun, separuh diantaranya adalah pemilih pemula.
“Semoga kualitas hasil Pemilu 2024 juga akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas dan kematangan politik dari para pemilih muda dan para pemilih pemula, dalam menggunakan hak pilihnya,” pungkas Mukhtarudin.
