*Periode 2024-2029
“Kebutuhan akan meningkat jelang momen lebaran ini. Jadi, pertamina harus menyiapkan stok BBM yang cukup”
“Saya kira komitmen Pak Menteri ini adalah tantangan besar untuk memberantas para mafia. Tapi hal ini penting dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah terkait subsidi di sektor migas bisa tepat sasaran”
“Karena kita tahu ekspor bahan mentah tidak memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian domestik”
“Pengawasan dan koordinasi dalam tata kelola niaga BBM dengan Pertamina akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan”
“Kami berharap skema baru HGBT ini akan secara langsung membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo”
“Ramadan 2025 segera tiba, saat yang tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan, memperbaiki diri, dan menunjukkan kebaikan kepada sesama”
“Ya, salah satu cara mewujudkan kemandirian energi adalah melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi (Migas) serta pengurangan impor minyak”
“Dengan demikian, paparan yang telah dijelaskan Dirut Pertamina Patra Niaga di Komisi XII DPR bahwa tidak ada pengoplos BBM Pertamax ya”
“Artinya, harus bisa mengawasi perdagangan karbon termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara”
“Perbaikan ini juga untuk mengatasi penyelewengan dalam penyaluran gas LPG 3 kg seperti, penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume isi tabung LPG 3Kg”
“Keberadaan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak hanya harus dirasakan oleh rakyat tetapi juga wajib memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk rakyat”
“Perbaikan ini juga untuk mengatasi penyelewengan dalam penyaluran gas LPG 3 kg seperti, penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume isi tabung LPG 3Kg”
Drs. Mukhtarudin adalah seorang tokoh asli dari Kalimantan Tengah, yang lahir di Pangkalan Bun pada 6 September 1964, merupakan anak kelima dari pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.
Menempuh pendidikan di SDN-2 Pangkalan Bun (lulus 1977), SMP-1 Pangkalan Bun (lulus 1981), SMA-1 Pangkalan Bun (lulus 1984), dan S1 FISIPOL Jurusan Administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin-Kalimantan Selatan.
Tentang Komisi XII