MUKHTARUDIN.COM – Drs. H. Mukhtarudin adalah seorang tokoh asli dari Kalimantan Tengah, yang lahir di Pangkalan Bun pada 6 September 1964, merupakan anak kelima dari pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.
Mukhtarudin menempuh pendidikan di kota Pangkalan Bun, yakni di SDN-2 Pangkalan Bun (lulus1977), SMP-1 Pangkalan Bun (lulus 1981), SMA-1 Pangkalan Bun (lulus 1984), dan terakhir menempuh pendidikan S1 FISIPOL jurusan administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Mukhtarudin memiliki segudang pengalaman dalam baik di eksekutif maupun legislatif dan pengabdian pada masyarakat, Pernah sebagai staf pengajar (dosen) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara yang sekarang sudah menjadi Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dan merupakan salah seorang inisiator dan pendiri Universitas Antakusuma dan menjadi anggota Yayasan Kotawaringin, yang merupakan yayasan hasil merger Yayasan Pembinaan Pendidikan Beringin (STIE) dan Yayasan Pendidikan Kotawaringin (STIH).
Di Lembaga Eksekutif pernah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Promosi pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Setelah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara selama 12 tahun maka pada tahun 2002 mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara dan terjun ke politik dan jadi pengusaha serta menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009 Hasil pemilu Legislatif 2004 dari Partai Golkar.
Drs. H. Mukhtarudin mengawali kariernya di Partai Politik berperan aktif hingga sekarang di Partai GOLKAR yang sejak tahun 1998-199 sebagai Wakil Ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat, kemudian tahun 2003-2008 sebagai wakil ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat, tahun 2008 sebagai Wakil Ketua Sub Divisi Evakuasi dan Perencanaan BAPPILU DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Bappilu DPP Partai Golkar tahun 2008, Sebagai Wakil Sekretaris LPK DPP Partai Golkar, Tahun 2005-2009 ditunjuk sebagai Wakil Ketua POKJA Kehutanan dan LH DPP Partai Golkar, kemudian tahun 2009-2014 sebagai Anggota Dep. PP Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar, dan hingga tahun 2018 dipercaya sebagai Wakil Ketua KORBID Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Tahun 2019-2021 di Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional.
Tahun 2021-2024 di Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Perindustrian. Anggota Badan Anggaran DPR RI-AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Di Fraksi Partai GOLKAR menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan (INBANG). Di DPP Partai GOLKAR menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosia serta sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah di Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai GOLKAR.
Kemudian pada Pemilu Legislatif 2024, Drs. Mukhtarudin terpilih kembali dengan perolehan suara 92.192 dari masyarakat Kalimantan Tengah. Saat ini menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI bersama dengan M. Sarmuji (Ketua) dan Sari Yuliati (Bendahara).
Drs. Mukhtarudin menempati Komisi XII DPR RI dengan mitra kerja (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (2) Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Koordinasi Pengedalian Lingkungan; (3) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal; (4) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha; (5) Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); (6) Dewan Nasional (DEN); (7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); (8) Badan Informasi Geospasial (BIG).
Diangkat Menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
Pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Drs. H. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pernyataannya usai pelantikan, Mukhtarudin menegaskan komitmennya untuk menyukseskan visi Asta Cita Presiden Prabowo.
“Asta Cita Presiden Prabowo harus kita sukseskan dan laksanakan sebaik mungkin karena tugas berat ke depan terkait tenaga kerja migran, PR yang cukup harus kita perhatikan,” tegas Mukhtarudin.
Fokus Kebijakan sebagai Menteri P2MI:
Mukhtarudin menyoroti sejumlah agenda prioritas:
- Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran
- Pemberdayaan pekerja migran di negara tujuan
- Memperkuat regulasi dan kepastian hukum
- Meningkatkan kualitas pelatihan kerja
- Memperluas kerja sama internasional
- Memastikan perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran
Salah satu langkah strategisnya adalah akselerasi digitalisasi layanan P2MI, termasuk sistem penempatan dan pemantauan pekerja migran secara real time.
“Kita akan dorong digitalisasi layanan untuk mempermudah proses penempatan dan pemantauan pekerja migran, serta memperkuat koordinasi dengan negara tujuan,” jelasnya.
Mukhtarudin menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan pekerja migran merupakan kerja bersama.
“Keberhasilan Asta Cita bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa.”
Dengan penuh optimisme, ia meyakini bahwa implementasi berbagai program strategis yang selaras dengan visi Presiden Prabowo akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.