Jakarta | mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Indonesian Business Council (IBC), Dr. Sofyan A. Djalil, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan tersebut menekankan penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas serta perlindungan pekerja migran Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan dan peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia di luar negeri. “Beberapa kali kita rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, beliau selalu menekankan dan konsen terhadap para pekerja migran Indonesia,” ujar Mukhtarudin.
Kementerian P2MI, lanjutnya, siap berkolaborasi dengan IBC untuk melaksanakan program pelatihan 500 ribu tenaga kerja di bidang welder, hospitality, perawat, dan sektor keterampilan kerja lainnya sesuai kebutuhan pasar global.
Mukhtarudin mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp15 triliun guna mendukung pelatihan dan penempatan pekerja migran potensial. “Anggaran Rp15 triliun ini diharapkan dapat menghasilkan devisa masuk hingga Rp90 triliun,” jelasnya.
Menurutnya, Kementerian P2MI akan memimpin sektor ini melalui sistem pelindungan dan tata kelola tenaga kerja yang terintegrasi dari hulu ke hilir. “Pertemuan dengan IBC ini momentum yang tepat untuk memperkuat sistem dan tata kelola perlindungan pekerja migran,” tambah Mukhtarudin.
Selain itu, pertemuan juga membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mukhtarudin berharap pembahasan revisi UU tersebut dapat segera diselesaikan pada masa sidang DPR RI saat ini.
“Mudah-mudahan masa sidang ini mulai dibahas dan revisi UU bisa segera rampung,” ungkapnya.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya percepatan pendidikan vokasi lintas kementerian untuk memastikan pekerja migran Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global. “Saya pelajari Filipina, remitansi mereka tinggi karena vokasi kuat. Maka, kita juga harus manfaatkan bonus demografi untuk menciptakan tenaga kerja produktif,” tandasnya.
Sementara itu, CEO IBC Dr. Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif Kementerian P2MI. Ia menilai kolaborasi dengan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri.
“Pengangguran perkotaan makin tinggi. Ini salah satu hal yang kita pikirkan. Apa yang dilakukan Kementerian P2MI sejalan dengan visi kami untuk berkontribusi pada kebijakan pemerintah saat ini,” ujar Sofyan.
Ia menegaskan, IBC akan mendukung penuh upaya Kementerian P2MI, terutama menjelang Hari Migran Internasional pada 18 Desember mendatang. “Kami siap membantu dari sisi konsep dan advokasi agar target 500 ribu pekerja migran Indonesia bisa terwujud,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi yang keempat kalinya IBC melakukan audiensi dengan kementerian terkait, namun pertama kalinya bersama Menteri Mukhtarudin. Saat ini, Kementerian P2MI tengah menyusun Grand Design Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih komprehensif dan terukur.
Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja migran sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui devisa remitansi yang terus meningkat setiap tahun.