Jakarta | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mendorong masyarakat Papua untuk memanfaatkan peluang kerja luar negeri yang semakin terbuka luas.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Asosiasi Perempuan MRP, Febiola, menyampaikan harapan agar ke depan dapat terjalin kerja sama resmi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian P2MI. Menurutnya, program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat menjadi pintu bagi masyarakat Papua untuk memperoleh akses kerja dan peningkatan keterampilan.
“Kami berharap bisa segera menjalin MoU agar program penempatan pekerja migran ke luar negeri juga bisa menjangkau Papua,” ujar Febiola.
Ia menambahkan, MRP telah berkoordinasi dengan Gubernur, DPR, dan DPD RI untuk memperluas dukungan terhadap inisiatif tersebut. Febiola juga memperkenalkan program sosial bertajuk ‘Baku Bantu, Baku Jaga, Baku Sayang’, yang menekankan semangat saling mendukung antarwarga Papua. Ia menilai semangat tersebut dapat disinergikan dengan program pelindungan dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran dari Papua.
Menteri Mukhtarudin menyambut baik gagasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kementerian P2MI kini memiliki mandat besar dari Presiden untuk memperkuat pelindungan sekaligus meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia.
“Kami punya program lengkap, dari edukasi, pelatihan, vokasi, penempatan, hingga pemberdayaan dan pelindungan. Semua terintegrasi di Kementerian P2MI,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan, Kementerian P2MI telah menjalin MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, serta mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk menindaklanjuti amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, khususnya pasal 39–42 yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam pelindungan pekerja migran.
Ia menyebut, sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 392 ribu lowongan kerja luar negeri, namun baru 70 ribu yang dilamar. Salah satu program prioritas yang dapat diakses masyarakat Papua adalah SMK Go Global, yang menyasar lulusan sekolah menengah kejuruan dari berbagai jurusan untuk mengikuti pelatihan dan penempatan kerja di luar negeri.
“Target 2026 sebanyak 500 ribu peserta, terdiri dari 300 ribu lulusan SMK Go Global dan 200 ribu masyarakat umum. Kami berharap Papua bisa ambil bagian,” jelas Mukhtarudin.
Lebih lanjut, Mukhtarudin meminta pemerintah daerah Papua segera mendata lulusan SMK yang belum bekerja dan berminat menjadi pekerja migran agar dapat mengikuti program Quick Win.
“Kami akan sesuaikan pelatihannya dengan karakter kerja dan sektor potensial di Papua,” imbuhnya.
Selain itu, Mukhtarudin membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Cenderawasih, untuk membentuk Migran Center sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan calon pekerja migran. Dalam jangka menengah, Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menggelar kelas migran di sekolah rakyat, termasuk rencana memasukkan kurikulum pekerja migran dan pembelajaran bahasa sejak dini.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara Kementerian P2MI dan Majelis Rakyat Papua untuk memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja luar negeri bagi masyarakat Papua, sekaligus meningkatkan kompetensi dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari wilayah timur.