Menteri Mukhtarudin: HMI Mitra Strategis Pemerintah dalam Edukasi Migrasi Aman

Kategori:

Oleh:


Jakarta | mukhtarudin.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mendorong kolaborasi antara Kementerian P2MI dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam memperkuat edukasi dan literasi migrasi aman di kalangan muda.

Mukhtarudin menilai PB HMI memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi mengenai tata cara migrasi yang aman sebagai bagian dari upaya perlindungan pekerja migran di berbagai lapisan masyarakat.

“HMI selama ini banyak berkiprah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Saya melihat HMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sistem migrasi yang aman dan manusiawi,” ujar Menteri Mukhtarudin saat menggelar audiensi bersama PB HMI di kantor KemenP2MI, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, HMI memiliki jaringan yang luas hingga ke kampus dan daerah, sehingga dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam sosialisasi migrasi aman dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mukhtarudin menjelaskan, pemerintah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi organisasi kepemudaan seperti HMI untuk ikut mendorong kesadaran migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia di daerah.

“Kita ingin anak muda ikut turun tangan memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh perekrut ilegal. HMI punya jaringan yang luas sampai ke kampus dan daerah, ini kekuatan besar yang bisa kita sinergikan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Mukhtarudin juga menyampaikan kesiapan KemenP2MI untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PB HMI sebagai payung kerja sama resmi. Kolaborasi ini akan difokuskan pada sosialisasi, pendidikan hukum, peningkatan kapasitas, riset sosial, hingga program pemberdayaan bagi calon maupun purna pekerja migran.

“Kami siap berkolaborasi dengan PB HMI agar kegiatan edukasi dan perlindungan pekerja migran bisa lebih luas, terukur, dan berkelanjutan. Nanti kita tuangkan dalam MoU supaya programnya tidak berhenti di diskusi saja, tapi benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Mukhtarudin.

Ia menambahkan, KemenP2MI saat ini tengah memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir, mulai dari pemetaan peluang kerja luar negeri, pelatihan vokasi, penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.

“Kami tidak lagi mengejar angka penempatan, tapi kualitas perlindungan. Negara harus hadir memastikan pekerja migran kita berangkat dengan aman, bekerja dengan tenang, dan pulang dengan sejahtera,” tandasnya.

Mukhtarudin menyebut, upaya ini menjadi bagian dari penyusunan Grand Design Ekosistem Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia, yang memuat arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh dan berkelanjutan.