Jakarta | mukhtarudin.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan silaturahmi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korps HMI-Wati (KOHATI) Badan Koordinasi Daerah (Badko) Kalimantan Tengah di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (31/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi dalam peningkatan literasi migrasi aman di kalangan mahasiswa serta upaya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.
Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI untuk menempatkan pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan (skilled workers) ke negara tujuan, sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini, Kementerian akan memprioritaskan penempatan pekerja migran berbekal skill, sesuai arahan Presiden. Dua fokus utama adalah sektor welder (las) dan hospitality,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Ia menambahkan, calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke depan harus menguasai bahasa negara tujuan agar dapat beradaptasi dengan baik dan mengurangi risiko di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah inisiatif kerja sama antara KemenP2MI dan HMI KOHATI Badko Kalteng, di antaranya:
- Program sosialisasi literasi migrasi aman di kampus,
- Kelas literasi digital dan keuangan bagi CPMI,
- Kampanye Nasional Pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), serta
- Pelatihan kepemimpinan dan relawan migran muda yang akan melatih kader HMI dan KOHATI menjadi pendamping sosial bagi pekerja migran.
Menteri Mukhtarudin juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap iklan lowongan kerja di media sosial yang tidak resmi.
“Jangan tergiur tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pastikan melalui jalur resmi untuk menghindari jebakan TPPO,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan HMI KOHATI Badko Kalteng menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan KemenP2MI.
“Kami berterima kasih atas silaturahmi ini. Kami ingin meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran perempuan yang sering mengalami kekerasan fisik, pelecehan, atau tidak dibayar upahnya. Mereka ingin merasa aman dan terlindungi,” ujar salah satu perwakilan KOHATI.
Para perwakilan juga menyoroti kasus pekerja migran perempuan yang berangkat ke luar negeri secara nonprosedural, yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi.
Menanggapi hal itu, Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
“Untuk kasus nonprosedural, silakan hubungi nomor pengaduan kami di 0811-8080-141. Laporkan saja, nanti kami tindaklanjuti secara cepat. Kami juga akan fasilitasi hingga pemulangan ke tanah air,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa KemenP2MI memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang khusus menangani kasus TPPO dan eksploitasi pekerja migran.
“Nanti adik-adik setelah dari sini, tolong edukasi masyarakat agar tidak tergiur iklan mencurigakan. Rencananya, kami juga akan adakan sosialisasi migrasi aman di Kalimantan Tengah dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara KemenP2MI dan HMI KOHATI Badko Kalteng dalam memperkuat edukasi publik tentang migrasi aman serta mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.