Jakarta | mukhtarudin.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) untuk mewujudkan koperasi pekerja migran sebagai instrumen keberlanjutan kerja bagi para purna migran di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, kedua kementerian telah menandatangani nota kesepahaman (MoU), dan rencananya akan ditingkatkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat lebih operasional.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran pasca-penempatan.
“Sinergitas ini penting, artinya dengan Kementerian Koperasi, tentu kita mendorong terbentuknya koperasi pekerja migran sesuai dengan harapan Kemenkop saat ini,” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah menindaklanjuti MoU dengan perjanjian kerja sama yang lebih konkret di lapangan. “Tingkatan berikutnya adalah PKS agar lebih konkret di lapangan,” ujarnya.
Selain pembentukan koperasi pekerja migran, Mukhtarudin juga menyoroti salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mencapai 81 ribu unit di seluruh Indonesia.
Program tersebut, katanya, harus terintegrasi dengan 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan menjadi pusat pelatihan dan pendampingan bagi pekerja migran di daerah.
Lebih lanjut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa KemenP2MI juga telah menandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengembangan Program Desa Migran Emas, yang saat ini tengah menunggu payung hukum pelaksanaannya.
“Kami juga fokus pada pemberdayaan purna migran melalui literasi keuangan bagi keluarga di tanah air. Kami mohon dukungan dan siap bekerja sama dalam sosialisasi serta edukasi, karena pekerja migran purna memiliki keunggulan kompetitif berupa skill, pengalaman, dan kemampuan bahasa,” pungkas Mukhtarudin.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi pekerja migran menjadi solusi strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi purna migran.
“Biasanya, setelah pulang dari negara penempatan, mereka kembali ke daerah masing-masing dan ‘turun pangkat’ lagi. Uangnya tidak tahu mau dikemanakan,” ungkap Ferry.
Menurutnya, melalui koperasi, uang hasil kerja di luar negeri dapat dikelola agar bermanfaat jangka panjang. “Uang itu justru bisa dikembangkan agar bermanfaat jangka panjang. Kami sangat mendukung Kementerian P2MI dalam pembentukan koperasi ini,” tegasnya.
Ferry juga menyoroti peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan di tingkat lokal. “Harapan ke depan, pekerja migran purna menjadi anggota koperasi. Mereka punya kelebihan, bahasa, pengalaman, dan bisa menjadi akselerator kemajuan pasca-penempatan,” paparnya.
Sinergi KemenP2MI dan Kemenkop ini turut mendukung program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, yang akan diintegrasikan dalam ekosistem koperasi desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap para purna pekerja migran tidak hanya pulang dengan uang, tetapi juga membawa pulang modal usaha, keterampilan, dan jaringan berkelanjutan untuk membangun masa depan keluarga serta desa asal mereka.