RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 Akan Disahkan, Simak Penjelasannya

Oleh kawalmukhtarudin

Tim @mukhtarudin.center yang secara resmi mengelola media sosial Drs. Mukhtarudin.

PANGKALAN BUN – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan atau RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dibawa ke rapat paripurna.

Persetujuan itu didapat saat rapat kerja Banggar DPR RI, agar RUU P2 APBN 2020 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin mengaku pembahasan RUU APBN TA 2020 bertepatan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di tanah air.

“Pemerintah dan Badan Anggaran DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU Pertanggungjawaban RUU APBN TA 2020 telah menyepakati laporan realisasi APBN 2020 di Ruang Banggar DPR RI, Parlemen, Senayan, di Jakarta,” ucap Mukhtarudin, Senin 6 September 2021.

Kesepakatan Panja yakni realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari APBN yaitu Rp1.699,9 triliun dan belanja negara 2020 adalah Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN yakni Rp2.739,1 triliun.

“Selama pandemi pembahasan RUU APBN tersebut mengalami tekanan yang amat berat akibat wabah virus yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.

Namun, pemerintah dan DPR RI dituntut melakukan langkah-langkah dan terobosannya, sehingga, RUU APBN TA 2020 itu telah dilaksanakan dalam semangat kebersamaan di tengah pandemi Covid-19.

“Semangat kebersamaan itu agar kita bisa melewati krisis dimasa pandemi. Bangkit kembali sebagai bangsa yang besar dan berdaulat,” beber Mukhtarudin.

Selanjutnya, terang Mukhtarudin, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2020 akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang. (Yus)

Sumber : https://kumparan.com

Share on: