Jakarta | mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Ratas yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandar ini turut dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI untuk memperkuat ekosistem tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui berbagai program nyata dan terukur.
“Sepanjang 2025, Kementerian P2MI telah melahirkan terobosan demi terobosan. Kami tidak hanya menempatkan pekerja migran, tetapi memastikan mereka berangkat kompeten, pulang selamat, dan keluarganya sejahtera,” ujar Mukhtarudin.
Capaian Strategis Tahun 2025
Mukhtarudin memaparkan sejumlah capaian utama Kementerian P2MI sepanjang tahun 2025.
Pertama, Migrant Center atau pusat vokasi layanan satu pintu telah resmi beroperasi di enam perguruan tinggi tanah air untuk mencetak pekerja migran berkualitas global.
Kedua, Kelas Migran telah diluncurkan di Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, yang membekali ribuan calon pekerja migran dengan kemampuan teknis, bahasa, dan adaptasi budaya.
Berdasarkan data SiskoP2MI, hingga 2025 Kementerian P2MI telah memfasilitasi 232.304 layanan penempatan pekerja migran ke luar negeri, dengan negara tujuan utama yakni Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Sebagian besar penempatan dilakukan melalui skema private to private (p-to-p) sebanyak 185.139 layanan.
Selain itu, program Desa Migran Emas telah dikembangkan di 70 desa yang tersebar di 17 kabupaten/kota di enam provinsi — Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. “Desa migran ini akan menjadi role model pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran kita,” ujar Mukhtarudin.
Pelindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran
Per Oktober 2025, Kementerian P2MI telah memberikan layanan kepulangan dan rehabilitasi bagi 18.856 pekerja migran Indonesia.
Untuk menunjang pelayanan, Kementerian telah menyiapkan lounge kepulangan di tujuh bandara dan satu pelabuhan, serta mendirikan helpdesk di 20 bandara, lima pelabuhan, dan tiga pos lintas batas negara.
Selama periode Oktober 2024–Oktober 2025, Tim Reaksi Cepat P2MI berhasil mencegah keberangkatan 6.754 pekerja migran ilegal melalui 2.437 kegiatan pencegahan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, terdapat 22 shelter di 16 wilayah dengan total kapasitas lebih dari 1.100 tempat tinggal sementara, lengkap dengan layanan kesehatan, makanan, pendampingan psikososial, dan akses komunikasi ke keluarga.
Dari sisi keamanan digital, hingga Oktober 2025 tercatat 1.393 laporan konten siber bermuatan ancaman terhadap pelindungan pekerja migran telah diteruskan ke Komdigi RI, dan 1.328 link telah takedown, dengan tingkat penanganan mencapai 95,3%.
Program Strategis 2026–2029
Mukhtarudin juga memaparkan rencana jangka menengah Kementerian P2MI, termasuk pendirian Sekolah Vokasi Migran, sebagai model pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis kebutuhan pasar kerja global.
“Program Sekolah Vokasi Migran ini dirancang dengan sistem boarding, menggabungkan pendidikan formal adaptif, pelatihan vokasional, soft skills, dan pembinaan karakter 24 jam,” jelas Mukhtarudin.
Sekolah tersebut akan mengajarkan bahasa asing — Inggris, Mandarin, Arab, Jerman, Korea, dan Jepang — serta keterampilan teknis, literasi digital, dan bela negara.
Menutup paparannya, Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya, semua ini untuk satu tujuan — memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kami akan terus bergerak cepat, menjemput bola, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi pekerja migran kita,” pungkasnya.