Jakarta | mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan solid dalam menjalankan program prioritas kementerian. Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) KemenP2MI di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Mukhtarudin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah unit kerja dan meminta langkah percepatan segera dilakukan agar seluruh program berdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya minta seluruh unit kerja segera memetakan serapan dan kendalanya. Kalau ada kegiatan yang sulit terserap, segera dievaluasi dan jika dimungkinkan dialihkan ke unit kerja lain yang serapannya tinggi serta berdampak ke masyarakat, agar tidak ada anggaran yang menganggur,” tegas Mukhtarudin.
Selain aspek anggaran, Menteri Mukhtarudin juga menekankan pentingnya soliditas dan kecepatan eksekusi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa KemenP2MI harus bergerak serentak menjawab harapan publik.
“Kita tidak bisa bekerja lambat. Saya, Wamen, dan seluruh pimpinan bergerak cepat. Momentum besar sedang ada di depan kita, jadi saatnya kita melaju kencang untuk mencapai target yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam rapim tersebut, Mukhtarudin juga menugaskan seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan batas waktu laporan maksimal dua minggu.
“Hal-hal yang bisa dieksekusi, segera lakukan pemetaan masalahnya dan apa solusinya,” tambahnya.
Menteri P2MI turut menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya tidak akan segan mencabut izin P3MI yang bermasalah. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang merugikan pekerja migran,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, KemenP2MI berencana meluncurkan saluran pengaduan masyarakat (DUMAS) yang akan diawasi langsung oleh Menteri.
“Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti cepat dan transparan,” beber Mukhtarudin.
Selain fokus pada pelindungan, Mukhtarudin juga mendorong program pemberdayaan purna pekerja migran agar tetap produktif setelah kembali ke tanah air.
“Purna pekerja migran Indonesia sudah punya skill, kompetensi, dan pengalaman. Kita bisa arahkan ke perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, seperti dari Jepang, Korea, atau Eropa, sesuai keahlian dan pengalamannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik serta integrasi data antar direktorat di lingkungan KemenP2MI.
“Sebagus apa pun program kita, kalau tidak disosialisasikan dengan baik, publik tidak akan tahu. Saya minta publikasi di media sosial diperkuat,” katanya.
Mukhtarudin meminta agar sistem seperti SISKOP2MI benar-benar terintegrasi lintas direktorat dan pemangku kepentingan agar calon pekerja migran mudah mengakses informasi, pelatihan, hingga penempatan kerja.
Menutup rapim, Menteri Mukhtarudin menegaskan pentingnya evaluasi mingguan di setiap unit kerja dan memastikan setiap program memiliki indikator capaian yang jelas.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus dalam satu sistem kerja yang solid,” pungkasnya.
KemenP2MI, kata Mukhtarudin, berkomitmen memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan, serta memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia berjalan efektif dan berdampak nyata.