JAKARTA | mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menggelar coffee morning bertajuk “Silaturahmi Peduli Migran” bersama sejumlah lembaga non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang pelindungan pekerja migran, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola pekerja migran Indonesia yang lebih terintegrasi, profesional, dan berkeadilan.
Penguatan Sinergi dan Pembenahan Sistem
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa pihaknya mempelajari secara mendalam berbagai persoalan internal maupun eksternal yang dihadapi pekerja migran, sambil menampung beragam masukan dari para pemangku kepentingan.
“Saya ingin Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia semakin baik, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kita tidak menunggu regulasi selesai dulu baru bergerak, tapi berjalan paralel dengan pembenahan,” tegas Mukhtarudin.
Ia menuturkan, KemenP2MI terus memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kompetensi serta pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Di antaranya dengan menandatangani kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, UMKM, Perdagangan, Kemlu, Kemendagri, hingga Imigrasi,” jelasnya.
Mukhtarudin menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah juga menjadi fokus utama, salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki infrastruktur dan dukungan anggaran memadai untuk mendukung pelindungan pekerja migran.
“Saya kira intinya, semua ini untuk satu tujuan — memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kami akan terus bergerak cepat, menjemput bola, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi pekerja migran kita,” ujarnya.
Revisi Regulasi dan Program Quick Win Presiden
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin turut menyinggung revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi tonggak penting penguatan kelembagaan KemenP2MI.
“Proses revisi sedang berjalan. Target kami, awal 2026 revisi ini bisa selesai,” harapnya.
Mukhtarudin menjelaskan, KemenP2MI juga tengah memprioritaskan program quick win Presiden Prabowo Subianto, yang meliputi peningkatan kualitas pelindungan, penguatan kompetensi tenaga kerja medium-high skilled, serta pemberdayaan bagi purna pekerja migran.
Apresiasi dan Harapan dari NGO
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Migrant Watch, Konfederasi SARBUMUSI, dan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi).
Perwakilan Kabar Bumi, Wulan, mengapresiasi keterbukaan Menteri Mukhtarudin dalam mendengarkan aspirasi para NGO.
“Apresiasi sekali untuk KemenP2MI. Beliau, Bapak Menteri, mau mengakomodir apa yang menjadi harapan kami. Kami sepenuhnya mendukung program-program ini dan siap mengawal kebijakan pelindungan pekerja migran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (ILP-KPK), Amri Abdi Piliang, menilai kegiatan ini menciptakan kedekatan emosional antara pemerintah dan NGO.
“Selama ini banyak hal belum sempat tersampaikan, dan hari ini kami bisa menyampaikannya langsung kepada Pak Menteri. Kami harap tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia bisa lebih baik ke depan,” katanya.
Penutup
Acara coffee morning ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. KemenP2MI bertekad menjadikan forum ini sebagai agenda berkelanjutan demi membangun ekosistem pekerja migran Indonesia yang terlindungi, terampil, dan berdaya secara ekonomi.