Jakarta l mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menggelar Coffee Morning bertajuk “Silaturahmi Peduli Migran” di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Kamis (30/10). Kegiatan ini menjadi wadah mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah (NGO) dalam mengelola pekerja migran Indonesia secara lebih terintegrasi dan berkualitas.
Didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI, acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai NGO yang bergerak di bidang pelindungan pekerja migran, di antaranya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Migrant Care (MC), Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Migrant Watch (MW), Konfederasi SARBUMUSI, serta Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI).
Selain itu, hadir pula perwakilan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (ILP-KPK), Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), serta SMI Pemuda Pancasila.
Menteri Mukhtarudin: Kolaborasi Kunci Penguatan Ekosistem Migran
Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengelolaan pekerja migran yang tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Silaturahmi ini kita lakukan agar pengelolaan pekerja migran Indonesia semakin baik, terutama dari sisi kualitasnya. Kita tidak menunggu regulasi selesai dulu baru bergerak, tapi berbenah secara paralel,” ujar Mukhtarudin.
Menteri juga menjelaskan perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ditargetkan rampung pada awal 2026.
“Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diundangkan, sehingga menjadi payung hukum yang lebih maksimal. KemenP2MI nantinya akan berperan penuh sebagai leading sector dalam tata kelola perlindungan pekerja migran,” jelasnya.
Selain pembenahan regulasi, Mukhtarudin menegaskan komitmen memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan program pendidikan vokasi bersama.
“Presiden sangat peduli terhadap pekerja migran. Pemda dan perguruan tinggi juga punya peran besar, misalnya Universitas Hasanuddin yang akan kami resmikan sebagai Migran Center,” ungkap Mukhtarudin.
Aspirasi NGO: Perhatian bagi Pekerja Migran Perempuan dan Peningkatan Skill
Dalam sesi dialog, sejumlah NGO memberikan apresiasi atas keterbukaan Menteri Mukhtarudin, sekaligus menyampaikan masukan agar kebijakan migran lebih berpihak pada pekerja domestik, terutama perempuan.
“Sebagian besar pekerja migran perempuan hanya mendapat informasi dari calo. Kami berharap perhatian khusus dari pemerintah agar perempuan buruh migran mendapat pelatihan dan perlindungan yang layak,” ujar salah satu perwakilan peserta.
Selain itu, para NGO menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola penempatan dan penegakan hukum di lapangan, agar praktik migrasi non-prosedural dapat ditekan secara signifikan.
Penegasan Menteri: Benahi BP3MI dari Hulu
Menutup kegiatan, Menteri Mukhtarudin menekankan pembenahan internal Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai langkah awal memperkuat sistem perlindungan.
“BP3MI harus lebih baik. Prinsipnya kita benahi dari hulu. Jika ada pelanggaran dan bukti kuat, kami tidak akan ragu memberikan sanksi,” tegasnya.
Menteri berharap kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sipil, demi mewujudkan tata kelola pekerja migran yang lebih manusiawi, berdaya, dan berkelanjutan.Jakarta, 30 Oktober 2025 — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menggelar Coffee Morning bertajuk “Silaturahmi Peduli Migran” di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Kamis (30/10). Kegiatan ini menjadi wadah mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah (NGO) dalam mengelola pekerja migran Indonesia secara lebih terintegrasi dan berkualitas.
Didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI, acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai NGO yang bergerak di bidang pelindungan pekerja migran, di antaranya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Migrant Care (MC), Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Migrant Watch (MW), Konfederasi SARBUMUSI, serta Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI).
Selain itu, hadir pula perwakilan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (ILP-KPK), Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), serta SMI Pemuda Pancasila.
Menteri Mukhtarudin: Kolaborasi Kunci Penguatan Ekosistem Migran
Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengelolaan pekerja migran yang tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Silaturahmi ini kita lakukan agar pengelolaan pekerja migran Indonesia semakin baik, terutama dari sisi kualitasnya. Kita tidak menunggu regulasi selesai dulu baru bergerak, tapi berbenah secara paralel,” ujar Mukhtarudin.
Menteri juga menjelaskan perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ditargetkan rampung pada awal 2026.
“Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diundangkan, sehingga menjadi payung hukum yang lebih maksimal. KemenP2MI nantinya akan berperan penuh sebagai leading sector dalam tata kelola perlindungan pekerja migran,” jelasnya.
Selain pembenahan regulasi, Mukhtarudin menegaskan komitmen memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan program pendidikan vokasi bersama.
“Presiden sangat peduli terhadap pekerja migran. Pemda dan perguruan tinggi juga punya peran besar, misalnya Universitas Hasanuddin yang akan kami resmikan sebagai Migran Center,” ungkap Mukhtarudin.
Aspirasi NGO: Perhatian bagi Pekerja Migran Perempuan dan Peningkatan Skill
Dalam sesi dialog, sejumlah NGO memberikan apresiasi atas keterbukaan Menteri Mukhtarudin, sekaligus menyampaikan masukan agar kebijakan migran lebih berpihak pada pekerja domestik, terutama perempuan.
“Sebagian besar pekerja migran perempuan hanya mendapat informasi dari calo. Kami berharap perhatian khusus dari pemerintah agar perempuan buruh migran mendapat pelatihan dan perlindungan yang layak,” ujar salah satu perwakilan peserta.
Selain itu, para NGO menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola penempatan dan penegakan hukum di lapangan, agar praktik migrasi non-prosedural dapat ditekan secara signifikan.
Penegasan Menteri: Benahi BP3MI dari Hulu
Menutup kegiatan, Menteri Mukhtarudin menekankan pembenahan internal Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai langkah awal memperkuat sistem perlindungan.
“BP3MI harus lebih baik. Prinsipnya kita benahi dari hulu. Jika ada pelanggaran dan bukti kuat, kami tidak akan ragu memberikan sanksi,” tegasnya.
Menteri berharap kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sipil, demi mewujudkan tata kelola pekerja migran yang lebih manusiawi, berdaya, dan berkelanjutan.