Bisa Ganggu Sektor Manufaktur,  Mukhtarudin: Perlu Masa Transisi Terapkan Pajak Karbon

Oleh kawalmukhtarudin

Tim @mukhtarudin.center yang secara resmi mengelola media sosial Drs. Mukhtarudin.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (7/10/2021), mengatur tarif karbon minimal Rp 30 per kilogram karbon CO2e dan berlaku mulai 1 April 2022 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar DPR RI Muktarudin menilai rencana implementasi pajak karbon harus dipertimbangkan secara komprehensif supaya tidak kontraproduktif dengan misi Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pasalnya, menurut Mukhtarudin, pungutan atas emisi karbon memiliki efek berganda yang signifikan, karena kebijakan tersebut memiliki konsekuensi berupa meningkatnya ongkos produksi sejumlah produk manufaktur.

Padahal, kata Politisi Golkar  iklim usaha sektor industri manufaktur baru akan bangkit setelah terdampak sangat dalam akibat pandemi Covid-19.

“Jadi, jangan sampai terganggu karena penerapan pajak karbon ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Mukhtarudin mengatakan kebijakan ini juga berpotensi menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha di dalam negeri, karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal.

Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR ini meminta pemerintah berhati-hati dan perlu mengkaji secara komprehensif dalam menerapkan pajak karbon tersebut, karena sektor utama yang membentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia memiliki karakter padat energi.

“Reformasi struktural di bidang perpajakan ini jangan sampai kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, jadi saya kira perlu ada masa transisi untuk penerapan pajak karbon ini,” imbuhnya lagi.

Pria Kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini mengingatkan Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional setelah tertekan akibat pandemi Covid-19 melanda NKRI.

“Oleh karena itu, saya kira perlu ada masa transisi untuk penerapan pajak karbon ini,” tandas Mukhtarudin.

Kendati demikian, Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini mendukung
pengenaan pajak karbon yang berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dari ancaman risiko perubahan iklim sesuai Paris Agreement, Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 41% pada 2030 dalam penanganan perubahan iklim global.

“Pada prinsipnya kita mendukung terhadap target penurunan emisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Paris Agreement, tapi perlu memperhatikan keseimbangannya dengan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung sumber daya alam yang kita punya,” pungkas Mukhtarudin.

Sumber : SUARAINVESTOR.COM

Share on: