JAKARTA | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, pada Jumat 24 April 2026.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Transformasi Peran: Operator Menjadi Regulator
Dalam arahannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kementeriannya kini memiliki mandat yang lebih kuat. Transformasi dari Badan (BP2MI) menjadi kementerian membuat lembaga ini kini berfungsi ganda sebagai operator sekaligus regulator sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 dan diperkuat melalui serangkaian Perpres di tahun 2024.
”Kerja sama ini adalah implementasi nyata sinergitas pusat dan daerah. Kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air,” ujar Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin juga menekankan pergeseran paradigma penempatan pekerja migran. KemenP2MI kini fokus mendorong pekerja dari kategori low skill menuju medium-high skill.
Pemerintah, kata Mukhtarudin, menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja kompeten pada sektor-sektor strategis seperti caregiver, hospitality, nurse, hingga welder secara bertahap hingga 2029 melalui program unggulan seperti SMK Go Global.
Fokus pada Kualitas dan Keamanan
Fokus utama dari kerja sama ini terletak pada penguatan kualitas dan jaminan keamanan bagi para pekerja migran.
Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyiapkan calon pekerja agar memiliki kompetensi dan kualitas yang mumpuni sebelum ditempatkan di luar negeri.
Selain penguatan keahlian, langkah preventif juga menjadi prioritas guna menekan angka keberangkatan non-prosedural yang berisiko tinggi bagi keselamatan pekerja.
Tidak berhenti di situ, program ini juga mencakup pemberdayaan purna Pekerja Migran melalui pelatihan dan pembekalan ekonomi bagi mereka yang telah kembali ke daerah asal, termasuk dukungan bagi keluarga mereka di Sulawesi Utara agar dapat mandiri secara finansial.
Menjalankan Amanah Presiden Prabowo
Menteri Mukhtarudin juga menggarisbawahi bahwa sinergi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, di mana peningkatan kapasitas dan pelindungan warga negara di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan saat ini.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantu Presiden akan melaksanakan sepenuhnya amanah ini. Harapannya, dengan kerja sama ini, kita mampu mengatasi tantangan, peluang, serta hambatan yang ada secara sinergis,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Solusi Atasi Pengangguran di Sulawesi Utara
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyatakan rasa syukur dan apresiasinya atas keterbukaan akses serta peluang yang diberikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa kerja sama ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini menyentuh angka 6,12%.
Tantangan Lapangan Kerja Formal
Dalam laporannya kepada Menteri, Yulius memaparkan kondisi demografis Sulawesi Utara yang memiliki sekitar 1,2 juta penduduk usia produktif. Meski sebagian besar sudah bekerja, masih terdapat sekitar 100.000 hingga 120.000 orang yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
“Jujur saja, menciptakan lapangan kerja formal di daerah adalah tantangan besar. Kami terus berupaya mengundang investor, bahkan saat ini ada 15 duta besar negara sahabat di Manado untuk melihat peluang investasi di sektor blue economy, pertambangan, hingga potensi alam kami yang masih zero emission,” ujar Yulius.
Namun, ia mengakui bahwa investasi dalam negeri saja tidak cukup. Oleh karena itu, program penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang difasilitasi KemenP2MI dianggap sebagai solusi yang sangat meringankan beban daerah.
Fokus pada Tiga Kendala Utama: Bahasa, Budaya, dan Keahlian
Gubernur menyoroti beberapa kendala yang selama ini menghambat pengiriman tenaga kerja asal Sulawesi Utara, khususnya ke negara-negara seperti Jepang yang memiliki permintaan hingga 2.000 tenaga kerja.
“Tantangan utama kami ada tiga, bahasa, budaya, dan Skilling. Selama ini metode pelatihan sering tidak efektif karena durasi yang terlalu lama, hingga 6 bulan, yang membuat calon pekerja bosan dan mundur,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sulawesi Utara berkomitmen untuk revitalisasi pendidikan, guna mendorong SMK dan perguruan tinggi untuk menyiapkan kurikulum yang membuat lulusan langsung “siap pakai” di pasar global.
Optimisme Program “Go Global”
Yulius menegaskan bahwa arahan dari Menteri P2MI Mukhtarudin memberikan pencerahan bagi jajaran dinas di Sulawesi Utara, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Menurut Gubernur, dengan adanya payung hukum dan fasilitas yang disiapkan kementerian, Sulawesi Utara siap mengirimkan tenaga kerja di sektor perhotelan, pertanian, hingga perawatan (caregiver).
“Kami merasa sangat terhormat diberikan penjelasan gamblang oleh Bapak Menteri Mukhtarudin. Dengan bimbingan pusat, beban kami di daerah menjadi lebih ringan. Kami akan segera menyiapkan masyarakat kami agar benar-benar kompeten dan siap bersaing di dunia internasional,” pungkas Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Melalui penandatanganan MoU dan PKS ini, sinergi antara KemenP2MI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan menjadi tonggak baru dalam menciptakan tenaga kerja migran yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga terlindungi secara hukum.
Langkah ini menjadi optimisme baru bagi putra-putri daerah Sulawesi Utara untuk meraih peluang karier di kancah internasional sekaligus menjadi penggerak ekonomi keluarga dan daerah di masa depan.