JAKARTA | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merevolusi tata kelola tenaga kerja luar negeri.
Hal ini disampaikan dalam sesi mentoring bersama 33 mahasiswa terpilih program Golkar Internship Student (GIS) Batch II di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Jumat 30 Januari 2026.
Dalam diskusi mendalam tersebut, Menteri Mukhtarudin membedah tantangan struktural, peluang pasar global, hingga visi besar menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Paradoks Peluang: Demand Tinggi, Supply Terkendala Gap Kompetensi
Menteri Mukhtarudin memaparkan data mengejutkan terkait serapan tenaga kerja. Hingga Januari 2025, tersedia sedikitnya 350.000 lowongan kerja di berbagai sektor di luar negeri. Namun, kenyataannya baru sekitar 20% yang berhasil terisi, sementara 80% sisanya masih kosong.
“Ini adalah tantangan sekaligus peluang. Dari sisi demand sangat tinggi karena negara-negara maju seperti Jepang, Korea, serta kawasan Eropa sedang mengalami fenomena aging population (penurunan populasi produktif). Mereka butuh tenaga kerja, kita punya kelebihan suplai usia produktif,” beber Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengaku penyebab utama rendahnya serapan ini adalah mismatch kompetensi. Lulusan SMK dan Perguruan Tinggi di Indonesia seringkali belum memenuhi standar teknis, sertifikasi, maupun kemampuan bahasa yang diminta pasar global.
Untuk itu, Kementerian P2MI saat ini gencar melakukan roadshow dan kerja sama dengan pemda serta akademisi, seperti UI dan pemkot setempat untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar luar negeri.
Strategi “Quick Win” 2026: Melatih Sebelum Menempatkan
Menjawab instruksi Presiden terkait program Quick Win 2026 dengan target mempersiapkan 500.000 pekerja migran profesional.
“Berbeda dengan pola lama, fokus saat ini adalah kita ingin pelatihan dulu, baru penempatan di berbagai negara tujuan,” cetus Menteri Mukhtarudin.
Adapun, sektor yang disasar meliputi bidang-bidang keahlian tinggi, di antaranya engineering dan manufaktur di mana permintaan besar dari Australia dan industri bauksit/aluminium di RUSAL Rusia.
Perlindungan Berlapis dan Perang Terhadap TPPO
Menteri Mukhtarudin juga menekankan pentingnya jalur legal dan prosedural. Ia menyoroti maraknya kasus scammer (seperti di Kamboja) yang melibatkan ribuan warga Indonesia.
“Mereka yang terjebak di Kamboja atau Myanmar sebagian besar bukan berangkat melalui jalur resmi kementerian. Kamboja bukan negara penempatan resmi P2MI. Kami memastikan setiap Pekerja Migran yang terdata memiliki kontrak kerja, job order, dan perlindungan hukum yang jelas, mulai dari sebelum berangkat, saat bertugas, hingga kembali ke tanah air,” ungkap Mukhtarudin.
Purna-Migran: Membangun Siklus “Brain Circulation”
Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI saat ini ingin memutus rantai “pulang jadi pengangguran” melalui program pemberdayaan, purna-migran dibekali literasi keuangan dan kewirausahaan.
Harapannya, Menteri Mukhtarudin bilang remitansi yang dikirim tidak habis untuk konsumsi, tetapi menjadi modal usaha mikro yang produktif.
“Kami ingin menciptakan brain circulation. Pekerja kita pulang membawa modal, membawa etos kerja luar negeri, dan penguasaan bahasa. Mereka bisa menjadi penggerak ekonomi di desa atau bekerja di perusahaan asing di Indonesia karena sudah paham budaya kerja negara asalnya,” imbuh Menteri Mukhtarudin.
Pesan untuk Mahasiswa GIS: Menanam untuk Memanen
Di hadapan 33 mahasiswa dari UI, UGM, hingga Riau, Menteri berbagi kisah inspiratifnya sebagai sosok yang lahir dari keluarga sederhana namun berhasil meraih prestasi akademik dan karier berkat disiplin.
“Masa depan adalah apa yang kita tanam hari ini. Tanpa ilmu, skill, dan soft skill yang baik, bonus demografi akan menjadi bencana demografi. Jangan bermimpi menjadi apa-apa jika tidak mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang,” pesan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudun menutup sesi tersebut.
Adapun GIS Batch II, program magang resmi Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menyaring 33 peserta dari 291 pendaftar. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa mengenai ekosistem kebijakan publik di Indonesia.