JAKARTA | mukhtarudin.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) secara resmi menjalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah mitra strategis, mulai dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Yayasan MATAULI, hingga delapan universitas ternama di Indonesia.

Acara yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, pada Kamis 16 April 2026 ini menandai babak baru dalam transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Migran Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa transisi status dari Badan (BP2MI) menjadi Kementerian (KP2MI) merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani isu migrasi.

“Sekarang kami memiliki peran ganda, tidak lagi hanya sebagai operator atau pelaksana, tetapi juga sebagai regulator yang merumuskan kebijakan. Pengelolaan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan calon pekerja hingga pemberdayaan purna-pekerja,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Kompetensi Sebagai Perisai Utama

Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa strategi pelindungan terbaik bagi para pekerja migran adalah kompetensi. Mengingat, kata Mukhtarudin, menempatkan tenaga kerja tanpa keahlian (unskilled) hanya akan memperbesar risiko keamanan dan kerentanan di negara tujuan.

“Strategi utama dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah melalui penguatan kompetensi yang berperan sebagai perisai bagi mereka di luar negeri,” imbuh Mukhtarudin.

Oleh karena itu, Menteri P2MI mengatakan bahwa fokus utama kebijakan KP2MI kini dialihkan sepenuhnya pada pengiriman skilled workers khususnya untuk level menengah (middle) hingga tinggi (high skill), guna meminimalisir risiko keamanan.

Langkah ini sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran ahli.

Selain meningkatkan perlindungan, transformasi ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi yang nyata, di mana pada tahun 2025 tercatat kenaikan remitansi sebesar 14% yang berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial di tanah air.

Mengisi Kesenjangan Peluang Kerja Global

Menteri Mukhtarudin memaparkan data krusial terkait pasar kerja internasional. Berdasarkan data SIP2MI per 15 April 2026, terdapat 327.658 peluang kerja di luar negeri. Namun, penyerapan saat ini baru mencapai 69.187 posisi (21,12%)

“Masih terdapat 258.471 peluang kerja atau sekitar 78,88% yang terbuka lebar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan SDM yang kompeten agar peluang ini tidak terbuang sia-sia dan diisi melalui jalur yang legal serta aman,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI kini memfokuskan kinerjanya pada pembangunan ekosistem perlindungan yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Pendekatan komprehensif ini mencakup fase pra-penempatan melalui penguatan pendidikan vokasi dan upskilling, perlindungan hak serta keamanan selama masa bekerja di luar negeri.

“Hingga pemberdayaan ekonomi purna-penempatan agar remitansi yang dihasilkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi keluarga dan daerah asal,” beber Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa di tengah momentum bonus demografi, Indonesia berkomitmen mengirimkan tenaga kerja terampil (skilled labor) yang berdaya saing tinggi, bukan lagi tenaga kerja tanpa keahlian.

Sebagai langkah konkret melalui program prioritas (quick win), kementerian menetapkan target penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026-2029.

Strategi ini diwujudkan melalui penguatan vokasi dan sertifikasi berstandar internasional, pembentukan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat layanan informasi, peningkatan literasi migrasi aman bagi masyarakat, serta kolaborasi pertukaran data riset demi terciptanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja global.

“Jadi, penandatanganan MoU hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan satu kesatuan kebijakan dan implementasi konkret. Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti agar pekerja migran kita menjadi tenaga kerja yang legal, terampil, terlindungi, dan bermartabat,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan dari berbagai institusi, antara lain Unsur Lembaga & Yayasan diantaranya Syamsi Hari(Ketua BNSP) dan drg. Ulfah Masfufah, M.Kes (Wakil Ketua BNSP). Fitri Krisnawati Tandjung (Ketua Umum Pengurus Yayasan MATAULI).

Unsur Akademisi (Rektor & Pimpinan PT) yakni Haswan Yunaz, MM (Rektor IBI Kosgoro 1957). Asep Saefudin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia). Prof. Siti Marwiyah (Rektor Universitas Dr. Soetomo), Khoirin, (Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang). Abdul Muhith (Rektor Universitas Sunan Gresik).

DR. Filius Chandra, SE.MM (Rektor Universitas Baiturahim Jambi), dan
Drs. Darmae, M.Si., M.A.(Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya).

Turut mendampingi Menteri Mukhtarudin dalam acara tersebut, Wakil Menteri Dzulfikar Ahmad Tawalla serta Sekjen KP2MI, Komjen Pol. Dwiyono.

Saat ini, Kementerian P2MI juga tengah memfinalisasi Grand Design untuk menciptakan ekosistem pelindungan pekerja migran yang terintegrasi secara menyeluruh.

Dukung Visi Menteri Mukhtarudin

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan berbagai mitra strategis disambut antusias oleh para pimpinan perguruan tinggi.

Para Rektor berkomitmen untuk menjadikan kampus sebagai garda terdepan dalam mencetak Pekerja Migran Indonesia yang bergelar sarjana sekaligus memiliki sertifikasi kompetensi global.

Kuliah Sambil Kerja dan Kurikulum Terpadu

Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, Haswan Yunaz mengungkapkan pihaknya telah merancang skema khusus bagi mahasiswa yang ingin menempuh studi sambil bekerja di luar negeri.

“Kami menyiapkan kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan sebelum, sesaat, dan sesudah bekerja. Jadi, mereka tetap bisa meraih gelar sarjana sekaligus bekerja di mancanegara, baik di bidang entrepreneur*, digital marketing, maupun bidang lainnya,” jelas Haswan.

Pembentukan Migrant Center dan Implementasi Cepat

Semangat serupa disampaikan Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Prof. Siti Marwiyah. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin MoU ini menjadi “MoU tidur”. Unitomo segera mengambil langkah nyata dengan membentuk Migrant Centerdi lingkungan kampus.

“Kami ingin lulusan kami siap ilmunya, punya gelar sarjana, tapi juga punya sertifikat keahlian yang siap bersaing. Ini energi baru bagi kami di tengah tantangan PHK yang marak. Bahkan, Senin depan kami langsung menindaklanjuti dengan perusahaan mitra untuk seleksi penempatan ke Taiwan dan Jepang,” ujar Prof. Siti.

Pengalaman Magang Internasional dan Kontribusi Daerah

Dari sektor kesehatan, Rektor Universitas Sunan Gresik, Abdul Muhith yang juga mewakili aspirasi dari Jambi, berbagi keberhasilan program magang mahasiswa ke Jepang. Mahasiswa semester 5 dan 7 di kampusnya telah diberangkatkan untuk magang selama setahun dengan benefit gaji mencapai 200 ribu yen per bulan.

“Informasi dari Pak Menteri semakin menguatkan kami untuk berkecimpung di dunia ini. Kami akan memperluas jangkauan pendidikan dan pembinaan agar memberikan kontribusi positif bagi tenaga kerja, khususnya di daerah Jambi,” tuturnya.

Harga Diri Bangsa dan Peduli Warga

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya (UPR), Drs. Darmae, memberikan apresiasi tinggi atas kepedulian negara dalam menyediakan wadah bagi pekerja migran.

Menurutnya, langkah Kementerian P2MI adalah upaya menjaga harga diri bangsa di mata dunia.

“Negara benar-benar hadir dan peduli pada warganya, baik sebelum, saat, maupun setelah bekerja di luar negeri. Kami ingin bonus demografi Indonesia berbuah manis melalui tenaga kerja yang skillful. Ini adalah strategi penting untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kita di masa depan,” tegas Darmae.

Melalui kolaborasi ini, perguruan tinggi kini berperan aktif bukan hanya sebagai penyedia ijazah, tetapi sebagai pusat inkubasi tenaga kerja profesional yang legal, aman, dan berdaya saing internasional.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Yayasan MATAULI, Fitri Krisnawati Tandjung, dalam menegaskan komitmen yayasan untuk berkolaborasi dengan Kementerian P2MI dalam menciptakan peluang kerja yang terstruktur.

Fokus utama Yayasan MATAULI adalah melakukan pembinaan dan persiapan tenaga kerja terampil di sektor perikanan.

​”Komitmen kami bersama kementerian adalah menciptakan peluang dan melakukan pembinaan, khususnya di sektor perikanan untuk negara tujuan seperti Jepang dan Jerman. Berdasarkan data yang dipaparkan Pak Menteri, peminat di sektor ini sangat besar, terutama dari wilayah Sumatera Utara,” ujar Fitri Krisnawati Tandjung.

​Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi antusiasme tinggi masyarakat di Sumatera Utara untuk menembus pasar kerja internasional melalui jalur yang legal, terlatih, dan profesional.

​Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyambut baik antusiasme mitra strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI kini memiliki peran ganda sebagai regulator sekaligus operator.

Fokus utama adalah mengalihkan pengiriman dari tenaga kerja tidak terampil (unskilled) menjadi tenaga kerja ahli (skilled workers).

​”Data menunjukkan ada lebih dari 258 ribu peluang kerja global yang belum terserap. Dengan keterlibatan Yayasan MATAULI dan universitas, kita bisa menutup celah tersebut melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi yang tepat,” tegas Menteri P2MI Mukhtarudin.