JAKARTA | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, H.E. Dewi Gustina Tobing, di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Selasa 10 Maret 2026.
Pertemuan ini fokus pada optimalisasi penempatan pekerja migran terampil serta penguatan sistem pelindungan di wilayah akreditasi tersebut.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, lembaga yang dipimpinnya kini telah bertransformasi dari badan (operator) menjadi kementerian yang memiliki kewenangan penuh sebagai regulator sekaligus operator.
“Arahan Presiden sangat jelas, pelindungan maksimal harus diberikan dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Kita juga sedang mengubah paradigma dari pekerja low-skill menuju medium-high skill yang terampil,” ujar Mukhtarudin.
Strategi Global dan Target 2026
Menindaklanjuti target Presiden untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja pada tahun 2026, KP2MI menetapkan 8 strategi implementasi menembus pasar kerja global. Fokus utama strategi ini adalah peningkatan kapasitas di sektor-sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, hingga truck driver.
Data SISKOP2MI mencatat hingga 8 Maret 2026 terdapat 294 PMI di Sri Lanka dan 1.878 di Maladewa, mayoritas bekerja di sektor hospitality melalui skema mandiri.
Menteri Mukhtarudin berharap KBRI Colombo dapat memfasilitasi penempatan tenaga kerja terampil Indonesia secara lebih masif di sektor tersebut.
Beberapa langkah konkret yang telah disiapkan kementerian meliputi Kelas Migran di mana pelatihan terstruktur (teknis, bahasa, dan budaya) yang sudah diresmikan di 3 provinsi.
Semenyata, Sekolah Vokasi Migran, yakni kolaborasi dengan Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat dan Migrant Center, pusat vokasi one stop service yang kini telah hadir di 11 Perguruan Tinggi.
Menteri Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data. Saat ini terdapat perbedaan data antara SISKOP2MI dengan laporan KBRI yang mencatat sekitar 400 Pekerja Migran di Sri Lanka dan lebih dari 3.000 di Maladewa.
“Kami berharap SISKOP2MI dapat terintegrasi penuh dengan sistem di KBRI agar data penempatan dan pengaduan semakin valid,” beber Mukhtarudin.
Selain itu, Menteri Mukhtarudin mendorong penguatan peran Diaspora Indonesia sebagai ‘Kakak Asuh’ bagi para Pekerja Migran di luar negeri.
Edukasi Dini dan Pencegahan TPPO
Duta Besar RI, Dewi Gustina Tobing, menyambut baik langkah kementerian. Ia mengungkapkan bahwa potensi penghasilan di wilayah wisata Maladewa cukup menjanjikan, dengan rata-rata gaji mencapai 400 hingga 1.000 Dollar AS dan penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar utama.
Namun, kedua pihak sepakat bahwa edukasi dini adalah kunci untuk mencegah potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dubes Dewi mengimbau calon pekerja migran (CPMI) untuk memahami aturan ketenagakerjaan setempat sebelum berangkat.
“Langkah preventif dan persuasif sangat penting. Pemahaman hukum dan aturan lokal akan memastikan para Pekerja Migran kita tidak menghadapi kesulitan hukum di kemudian hari,” tegas Dubes Dewi.
Sebagai bagian dari pemberdayaan jangka panjang, KP2MI bersama BI dan OJK juga telah meluncurkan buku saku literasi keuangan agar penghasilan Pekerja Migran Indonesia dapat dikelola menjadi investasi produktif melalui program Desa Migran Emas (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).