JAKARTA | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Arif Sulistiyo, di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, pada Jumat 20 Februari 2026.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya pada Oktober 2025, guna membahas penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menekankan beberapa poin strategis, mulai dari pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) hingga mitigasi bencana bagi para pekerja migran.

Pembaruan MOU dan Skema Penempatan Khusus

Menteri Mukhtarudin menyambut baik rencana pembaruan MoU dengan pihak Taipei Economic and Trade Office (TETO) yang dinilai sudah saatnya diperbarui demi menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan terkini.

Selain MoU umum, pemerintah juga tengah menginisiasi MoU Spesifik untuk skema penempatan tertentu (seperti Special Placement Program).

“Prinsipnya, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kepentingan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi substansi utama dalam setiap pembahasan dengan pihak luar. Kita ingin memastikan konteks perlindungan mereka semakin baik, termasuk aspek kesejahteraan yang selama ini sudah berjalan cukup bagus di Taiwan,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Navigasi Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy)

Menteri Mukhtarudin mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna menyiasati sensitivitas politik terkait kebijakan One China Policy.

“Kita harus pastikan proses ini tidak menimbulkan gangguan secara politis terhadap hubungan diplomatik strategis Indonesia dengan Tiongkok. Fokus kita adalah kerja sama ekonomi dan pelindungan warga negara, tanpa mencederai prinsip-prinsip diplomasi yang ada,” tegas Mukhtarudin.

Penyusunan Regulasi Penanganan Darurat (Permen Krisis)

Menteri Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi penyusunan Peraturan Menteri (Permen) mengenai penanganan Pekerja Migran dalam kondisi krisis atau bencana alam.

Langkah ini berkaca pada pengalaman penanganan musibah di beberapa wilayah seperti Hong Kong, di mana selama ini prosedur operasional standar (SOP) bantuan masih bersifat situasional.

“Kita sedang menyusun SOP yang jelas. Apa yang harus dilakukan negara jika terjadi bencana alam seperti gempa atau banjir di negara penempatan? Aturan ini sedang kita siapkan agar penanganan di lapangan tidak lagi hanya menyesuaikan kondisi, tapi sudah memiliki landasan hukum yang kuat,” imbuh Menteri Mukhtarudin.

Apresiasi untuk KDEI Taipei
​
Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas kerja keras KDEI Taipei dalam menangani berbagai persoalan Pekerja Migran di Taiwan selama ini, termasuk isu krusial terkait Anak Buah Kapal (ABK). Koordinasi yang cepat antara KDEI dan KP2MI dinilai berhasil meredam potensi masalah sehingga dapat teratasi dengan efektif.

​Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran di Taiwan, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia karena standar kesejahteraan yang kompetitif.

Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, melaporkan rencana besar pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) yang akan mencakup pembukaan sektor lapangan kerja baru dan penguatan pelindungan Pekerja Migran melalui skema modern.

Arif mengungkap bahwa proses pembahasan MoU kini berada di pihak Taiwan dan akan segera memasuki tahap finalisasi setelah masa libur Imlek tahun ini.

Fokus Pelindungan: Dari Kenaikan Gaji hingga Penanganan Jenazah

Kepala KDEI Taipei menegaskan bahwa draf MoU baru ini sangat menitikberatkan pada aspek pelindungan yang lebih konkret.

Beberapa poin krusial yang dimasukkan dalam revisi Perjanjian Kerja (PK) penyesuaian upah bagi pekerja migran, penegasan klausul kontrak yang lebih transparan hingga prosedur yang lebih jelas dan cepat untuk pemulangan atau penanganan jenazah Pekerja Migran.

Pembukaan Sektor Baru: Peluang 10 Ribu Lowongan Per Bulan

Salah satu terobosan besar dalam MoU ini adalah pembukaan sektor formal baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Inline dengan direktif Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500 ribu lapangan kerja migran.

Adapun salah satu sektor unggulan yang akan segera dibuka adalah sektor Hospitality (Hotel dan Restoran), di mana potensi serapan mencapai 7.000 hingga 10.000 pekerja per bulan.

“Asosiasi perhotelan di Taiwan sebenarnya sangat mengharapkan tenaga kerja dari Indonesia dibandingkan negara lain. Namun, selama ini kita masih terhambat regulasi yang akan segera kita tuntaskan dalam MoU ini,” jelas Arif Sulistiyo.

Selain itu, Arif berharap MoU tersebut akan membuka pintu bagi skema Peer-to-Peer (P2P) untuk tenaga kerja profesional, tidak lagi terbatas pada sektor kerah biru (blue collar).

Strategi Diplomasi di Bali: Menghindari Ketegangan Politis

Menyadari sensitivitas kebijakan One China Policy, KDEI Taipei mengusulkan penandatanganan MOU dilaksanakan di Bali, bukan di Jakarta. Pertimbangannya adalah faktor keamanan diplomatik yang lebih terkontrol, kemudahan akses penerbangan langsung dari Taiwan, serta meminimalisir sorotan politik yang terlalu kompleks.

Rencananya, acara ini akan dilaksanakan dengan format pertemuan antara KDEI dan TETO (IETO-TETO) di mana Menteri P2MI Mukhtarudin diminta hadir hanya sebagai saksi tanpa memberikan sambutan resmi (remark), guna menjaga stabilitas hubungan luar negeri.

“Kami belajar dari pengalaman Forum Industri di Batam akhir 2025 lalu. Pihak Tiongkok memantau sangat ketat. Oleh karena itu, di Bali nanti, kami akan membatasi publikasi dan jumlah undangan secara ketat agar substansi perlindungan Pekerja Migran tetap tercapai tanpa menimbulkan gesekan diplomatik,” beber Arif.

Respon Menteri P2MI

Menteri Mukhtarudin mendukung penuh langkah taktis yang diambil KDEI. Ia menegaskan bahwa selama tujuannya kesejahteraan rakyat, serta tidak mengganggu kedaulatan politik, pemerintah akan bergerak cepat.

“Prinsipnya kita dukung penuh. Yang penting, jangan sampai hubungan strategis kita dengan pihak lain terganggu. Kita cari titik keseimbangan terbaik,” pungkas Menteri Mukhtarudin.