JAKARTA | mukhtarudin.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan pertemuan strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) guna mematangkan peta jalan (roadmap) penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2026.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kemenko PM, Selasa 24 Februari 2026, Menteri Mukhtarudin memaparkan target ambisius penempatan 500.000 Pekerja Migran melalui program unggulan SMK Global.
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa dari target 500.000 penempatan tersebut, sebanyak 300.000 di antaranya akan difokuskan bagi lulusan SMK, sementara 200.000 lainnya untuk sektor umum.
“Program ini dirancang untuk menggeser paradigma pekerja migran dari sektor informal ke sektor formal yang memiliki nilai tambah tinggi,” beber Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa layanan penempatan pekerja Migran berdasarkan SISKOPMI pada periode 1 Januari hingga 18 Februari 2026 sebesar 32.261 melalui beberapa skema GtoG, P2P, mandiri dan UKPS.
“Kami telah melakukan pemetaan berdasarkan kapasitas dan permintaan pasar. Fokus utama kita adalah Jepang dengan disusul Korea Selatan, Jerman, serta beberapa negara Eropa seperti Bulgaria, Italia, dan Slovenia,” ujar Mukhtarudin.
Selain itu, Malaysia dan Taiwan tetap menjadi pasar utama, terutama untuk sektor perkebunan (plantation) dan teknisi (welder) yang memiliki kemiripan bahasa dan budaya sehingga lebih cepat dalam proses adaptasi.
Kontribusi ekonomi Pekerja Migran terus menunjukkan tren positif. Menteri Mukhtarudin mencatat berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pada tahun 2024 mencapai Rp253 triliun.
Remitansi ini, kata Menteri Mukhtarudin, mengalami kenaikkan di tahun 2025 sebanyak 14 persen yaitu sebesar Rp.288 Triliun.
“Kontribusi Pekerja Migran terus menunjukan tren positif. Angka ini sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi mikro di daerah asal Pekerja Migran,” tandas Menteri P2MI.
Menanggapi paparan tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar memberikan catatan terkait kesiapan dokumen kompetensi. Menurutnya, minat yang besar harus dibarengi dengan sertifikasi yang diakui secara internasional agar calon pekerja migran tidak terhambat di meja administrasi.
“Negara tujuan memiliki standar yang berbeda-beda. Sertifikasi untuk Eropa tentu berbeda dengan Malaysia. Saya minta proses Uji Kompetensi ini dipercepat dan dipermudah mekanismenya melalui lembaga vokasi yang ada,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga mendorong pembentukan manajemen yang lebih ramping dan efisien, seperti Project Management Office (PMO) atau Satgas, agar koordinasi antar-instansi bisa dilakukan “sekali klik” untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar-kementerian terkait.
Transformasi ini menjadi sinyal kuat bahwa era pengiriman tenaga kerja tanpa keahlian telah usai. Dengan peta jalan yang komprehensif ini, pemerintah optimistis bahwa pekerja Migran tidak lagi dipandang sebagai pekerja kasar, melainkan duta bangsa yang memiliki keahlian tinggi, daya tawar global, dan perlindungan hukum yang tak tergoyahkan.