JAKARTA, mukhtarudin.com – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memprioritaskan warga dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025 dalam program penempatan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri pada 2026.
Program ini merupakan quick win prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan target 300 ribu dari lulusan SMK Global dan 200 ribu dari masyarakat umum.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin menyampaikan hal ini saat konferensi pers usai rapat Koordinasi Tim Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera, di Jakarta, Selasa 7 Januari 2026.
Rapat ini fokus pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda akhir November 2025 lalu.
“Kami akan memfasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi warga yang menganggur akibat bencana,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengatakan prioritas diberikan kepada daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi keluarga pascabencana yang menewaskan lebih dari 1.100 jiwa dan merusak ribuan rumah serta infrastruktur.
Bagi lebih dari 2.123 Pekerja Migran yang keluarganya terdampak bencana, KemenP2MI akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk pendampingan dan santunan.
“Rumah-rumah Pekerja Migran yang rusak juga akan direhabilitasi atau direlokasi melalui Satgas Pemulihan,” imbuh Mukhtarudin.
Program ini didukung anggaran khusus untuk pelatihan vokasi, bahasa, dan sertifikasi, guna memastikan Pekerja Migran kompetitif di pasar kerja global seperti Eropa, Asia, dan Australia.
Pemerintah optimis program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendorong remitansi yang berkontribusi pada pembangunan daerah pascabencana.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) menekankan bahwa fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai dengan langkah pemberdayaan masyarakat agar tetap produktif, baik dalam penghasilan maupun inovasi kreatif.
“Contohnya, produksi kopi Gayo di Aceh yang terdampak. Kita harus bangkit bersama melalui rehabilitasi lahan dan peningkatan produktivitas,” ujar Menko Muhaimin.
Pemerintah melibatkan berbagai kementerian untuk mendorong program pemulihan ekonomi di ketiga provinsi tersebut. Pokja Pemberdayaan Pascabencana telah dibentuk, dengan kegiatan dimulai sejak fase tanggap darurat di Sumbar berakhir pada 9 Desember 2025.
Saat ini, prioritas utama adalah pendataan aset yang belum sempurna, serta sinergi dengan filantropi seperti Baznas, Lazis, dan CSR swasta yang telah melibatkan lebih dari 200 lembaga.
Selain itu, semua bantuan dari kementerian diarahkan dengan model padat karya untuk melibatkan masyarakat langsung, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pendapatan selama proses rekonstruksi.