Jakarta | mukhtarudin.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan agar jajaran Kementerian P2MI mampu bekerja secara modern, progresif, dan responsif dalam menghadapi dinamika isu pekerja migran Indonesia yang terus berkembang.
Dalam arahannya di Kantor Kementerian P2MI, Senin (10/11/2025), Mukhtarudin menekankan bahwa paradigma kerja kementerian harus bergeser dari pola reaktif menjadi pola antisipatif.
“Kita harus antisipasi dini dan menemukan masalah sejak awal. Selama ini seringkali kita baru merespons ketika masalah sudah muncul dan ramai di publik. Ke depan, saya ingin kita melakukan deteksi dini dan diagnosis awal terhadap persoalan-persoalan pekerja migran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem kerja yang terintegrasi agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Kalau kita sudah tahu bottleneck-nya di mana, sumbatannya di mana, maka kita harus tahu juga solusinya, siapa yang harus dikoordinasikan, dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” ujarnya.
Mukhtarudin menyoroti perlunya sinergi lintas sektor karena persoalan pekerja migran sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik di internal kementerian maupun antarinstansi pemerintah. Ia meminta agar setiap permasalahan didiagnosa secara komprehensif dan ditindaklanjuti dengan solusi konkret.
“Kalau sudah ditemukan akar masalahnya, jangan terlalu lama mencari solusinya. Kalau di internal kita bisa menyelesaikan, segera lakukan. Kalau harus lintas kementerian, koordinasikan dengan jelas supaya publik memahami bahwa persoalan sedang dikerjakan bersama,” tambahnya.
Selain memperkuat sistem responsif, Mukhtarudin juga menegaskan pentingnya pencapaian quick win program serta target kinerja tahun 2025–2026. Ia meminta jajarannya mempercepat penyerapan anggaran dan capaian kinerja menjelang penutupan tahun anggaran.
Salah satu fokus utama program pemerintah tahun 2026 adalah pelatihan dan penempatan 500 ribu pekerja migran, yang difokuskan pada sektor welder dan hospitality. Kementerian P2MI, kata Mukhtarudin, telah ditunjuk sebagai leading sector untuk mengoordinasikan program tersebut bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
“Kita sudah sepakati pembagian 300 ribu dari program SMK Go Global dan 200 ribu dari jalur umum. Untuk itu, Kementerian P2MI harus memiliki data lengkap sebaran siswa SMK di seluruh provinsi agar begitu program diluncurkan, kita siap dengan database yang akurat,” pintanya.
Mukhtarudin menambahkan bahwa transformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar Kementerian P2MI mampu menjawab ekspektasi publik dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam memperluas lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan lewat penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan bermartabat,” pungkasnya.