JAKARTA | mukhtarudin.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian P2MI melalui Perpres Nomor 139 Tahun 2024 sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Menteri Mukhtarudin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian PANRB yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penguatan kelembagaan.
“Saat ini kami memiliki target besar dari Bapak Presiden, yaitu 500 ribu penempatan Pekerja Migran terampil,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin memaparkan tiga program unggulan P2MI tahun 2025 yang sudah mulai berjalan. Pertama, Kelas Migraj di ratusan SMA/SMK untuk pelatihan bahasa asing dan soft skill sejak dini. Kedua, Migrant Center Terpadu yang telah diluncurkan di delapan perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin yang memiliki Pusat Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ketiga, program Pendidikan Vokasi Migran yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam program Sekolah Rakyat.
Menteri PANRB Rini Widyantini merespons positif seluruh usulan tersebut.
“Kami sudah mencatat semua kebutuhan yang disampaikan Pak Menteri Mukhtarudin. Terkait revisi UU Nomor 18 Tahun 2017, memang ada beberapa pasal yang harus disesuaikan karena fungsi pemerintahan sudah banyak berubah setelah terbitnya Perpres 139/2024,” kata Rini.
Rini juga menyinggung persoalan tumpang tindih kewenangan atase tenaga kerja yang selama ini melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian P2MI.
“Belum ketemu titik temunya. Ini akan kami angkat ke tingkat yang lebih tinggi agar segera ada keputusan yang jelas,” tegas Rini.
Terkait struktur di daerah, Rini menyarankan agar P2MI menggunakan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai khusus ketimbang Kantor Wilayah, mengingat hanya enam kementerian yang diperbolehkan memiliki kanwil karena urusannya tidak dapat didelegasikan ke pemerintah daerah.
“Kami siap membantu sepenuhnya agar Kementerian P2MI dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua kementerian untuk terus bersinergi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin quick win berupa penempatan 500 ribu Pekerja Migran terampil, terlindungi, dan sejahtera setiap tahunnya.
“Dengan dukungan penuh dari Kementerian PANRB, kami optimistis fondasi kelembagaan P2MI akan semakin kuat sehingga pelindungan pekerja migran Indonesia benar-benar terwujud dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga pulang dan berdaya di tanah air,” pungkas Menteri Mukhtarudin.
Kementerian P2MI kini menjadi satu-satunya kementerian di Indonesia yang fokus 100 persen mengurusi nasib pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, mulai dari pemetaan peluang kerja, pelatihan, penempatan, pelindungan, hingga pemberdayaan purna Pekerja Migran dan keluarganya.