Jakarta | mukhtarudin.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah tidak hanya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) secara hukum, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan dan pendidikan vokasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri P2MI, Jumat (12/9/2025). Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian penuh dinilai sebagai langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di sektor tenaga kerja global.

“Ini bentuk nyata negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” kata Mukhtarudin.

Kontribusi PMI: Pahlawan Devisa Nasional

Pemerintah menargetkan devisa Rp439 triliun dari remitansi PMI pada 2025, naik signifikan dibandingkan capaian 2024 yang tercatat Rp251 triliun. Data Bank Indonesia menyebut, pada triwulan I-2025 saja, devisa dari kompensasi tenaga kerja TKI sudah mencapai USD74 juta, dengan total remitansi USD4,139 juta.

Kontribusi PMI sebagai pahlawan devisa semakin penting di tengah tantangan global. Namun, persoalan serius seperti eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang masih membayangi pekerja migran, terutama di sektor informal.

Fokus Baru: Pendidikan Vokasional dan Desa Migran Emas

Mukhtarudin menekankan pentingnya pendidikan vokasional sebagai pintu utama pemberdayaan PMI. Program yang disiapkan mencakup:

• Standarisasi kurikulum vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
• Kelas Migran di SMA dan SMK, membekali siswa keterampilan, bahasa, dan kesiapan mental sejak dini.
• Pelatihan khusus Bela Negara, meliputi aspek fisik, mental, budaya Indonesia, serta adaptasi di negara tujuan.
• Desa Migran Emas di NTB sebagai model pusat informasi, pelatihan, dan perlindungan hukum bagi calon PMI.

Inisiatif ini melanjutkan program sebelumnya, termasuk kerja sama dengan PT BIRU untuk pelatihan vokasi menuju Jepang yang mencakup keterampilan teknis dan bahasa.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, meyakini kehadiran Mukhtarudin akan memperkuat regulasi sekaligus meningkatkan kualitas pekerja migran.

“Pekerja migran yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya,” ujarnya.

Dampak Jangka Panjang: Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kapasitas PMI bukan sekadar untuk menambah devisa, tetapi juga memperkuat identitas bangsa.

“Remitansi bukan sekadar kiriman uang, tapi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Meski tantangan seperti anggaran, koordinasi antarlembaga, dan perubahan regulasi internasional tetap ada, pemerintah optimistis dengan dukungan Asta Cita Prabowo. Kementerian P2MI di bawah Mukhtarudin ditargetkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menjadikan PMI sebagai duta bangsa yang handal.

Pemerintah berkomitmen hadir sepenuhnya sebelum, selama, dan sesudah migrasi, agar para pahlawan devisa kembali ke tanah air dengan martabat utuh.