JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan fokuskan terhadap perjanjian atau konsesi gas guna memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku hilirisasi di tanah air.
Mengingat, kata Mukhtarudin, pasokan gas bumi di Indonesia diperkirakan akan melimpah hingga tahun 2030 mendatang.
“Ya, kita dukung Pak Menteri yang ingin seluruh konsesi gas Tanah Air untuk memprioritaskan kebutuhan domestik,” tutur Muktarudin, Senin 20 Januari 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini berharap, agar industri migas di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan mampu menyesuaikan diri dengan pasar gas bumi saat ini.
“Artinya, industri Migas jangan melakukan ekspor gas ke luar negeri hingga kebutuhan domestik kita terpenuhi secara menyeluruh,” beber Mukhtarudin.
Untuk itu, Mukhtarudin bilang dengan adanya konsesi gas tersebut, maka kebijakan hilirisasi era Pemerintahan Prabowo akan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang sangat optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8% dalam beberapa tahun mendatang,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meminta seluruh konsesi gas yang ada di Tanah Air untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, khususnya untuk pemenuhan energi dan bahan baku hilirisasi.
“Dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi,” kata Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Bahlil menyampaikan, pihaknya memproyeksikan kebutuhan gas nasional akan terus mengalami kenaikan di setiap regional, dengan angka di tahun 2034 mencapai 2.659 billion british thermal unit per day (BBTUD).
Sementara pada tahun 2025 hingga tahun 2030, kebutuhan gas nasional untuk mencukupi energi bersih mencapai 1.471 BBTUD.
Ketum Golkar ini mengakui kebijakan untuk memprioritaskan gas untuk kebutuhan domestik dan hilirisasi kurang disukai oleh negara lain. Namun hal tersebut tetap dilakukan guna mewujudkan swasembada energi seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo.
“Saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkas Bahlil.