JAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengungkapkan terdapat 53 ribu orang tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK di tanah Air.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendorong pemerintah menerapkan kebijakan dan program-program yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Dikarenakan, kata politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bahwa dengan berwirausaha sebagai pelaku UMKM bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK.
“Artinya, untuk menekan angka pengangguran ini lewat pengembangan UKM dengan menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif. Karena UMKM merupakan sektor penyumbang lapangan pekerjaan yang besar,” tandas Mukhtarudin, Jumat 4 Oktober 2024.
Pemerintah, lanjut Mukhtarudin harus terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang rentan terjadi PHK.
‘Seperti, di industri tekstil dan lainnya, sehingga pemerintah dapat mengarahkan perusahaan untuk terus bangkit dan meminimalisir risiko karyawan yang di-PHK,” imbuh Mukhtarudin.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan bahwa Kemenaker dalam hal ini mesti menyusun langkah preventif yang bisa mencegah meningkatnya angka kasus PHK di Indonesia.
Pasalnya, jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024.
Tingginya angka pengangguran per Februari 2024 sudah mencapai 7,2 juta jiwa. IMF menempatkan tingkat pengangguran Indonesia posisi pertama di ASEAN.
Mesti begitu, Mukhtarudin berharap pemerintah periode akang datang dapat memprioritaskan terhadap investasi padat karya. Karena sangat penting dalam mengatasi pengangguran.
“DPR RI berharap pemerintah mempersiapkan alternatif solusi jangka pendek, menengah, dan panjang seiring dengan dilakukannya upaya preventif secara maksimal guna menekan kasus PHK di Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.
