JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mendorong PT PLN mempercepat proses pemerataan pembangunan listrik di Kalimantan Tengah (Kalteng) dipercepat. Pasalnya, kata Mukhtarudin, hingga kini ketersediaan listrik di Kalteng belum merata seperti yang ada di pulau Jawa.
Hal itu terungkap saat Mukhtarudin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) dalam rangka meninjau kesiapan pasokan listrik selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2023 di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalsel dan Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (6/4/2023) seperti diberitakan di situs DPR RI.
Sebagai informasi, saat ini Kalteng merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memiliki lokasi yang belum teraliri listrik dengan baik. Melihat hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong agar PT. PLN (Persero) untuk dapat meningkatkan cakupan wilayah yang dialiri listrik.
“Kalteng ini kan elektrifikasinya sudah 99 persen tetapi tidak semuanya (dilakukan) oleh PLN, tetapi (juga) oleh swadaya masyarakat. Masih ada 400 desa yang belum teraliri listrik. Sebenarnya ini kan merupakan kewajiban negara untuk memberikan keadilan energi,” kata Mukhtarudin seperti disampaikan pada Lintas Parlemen, Sabtu (8/4/2023).
“Oleh karena itu kita dorong bahwa tahun 2023 ada 123 desa yang mudah-mudahan bisa tersambung dengan aliran listrik PLN target kita 2024 masih ada sekitar 200an desa lagi yang masih harus kita selesaikan,” sambung Mukhtarudin.
Hal senada dengan sesama anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto (baher) pada kesempatan menyampaikan bahwa pemerataan listrik di Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian khusus, terutama bagi Anggota Komisi VII DPR RI dapil Kalimantan Tengah.
“Ada program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik), LisDes (Listrik Masuk Desa), kemudian penerangan jalan umum dan sebagainya. Saya kira tadi sudah menunjukkan bahwa PLN memang sudah melakukan banyak upaya supaya listrik itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” paparnya.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI juga memandang penting realisasi anggaran atau modal dari PT. PLN (Persero) yang ada untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa yang sudah masuk ke dalam rencana demi pemerataan listrik di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.
