kabargolkar.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP), secara virtual bersama jajaran direksi PT Garuda, PT ASDP, PT Pelni dan KAI. Rapat tersebut membahas kondisi aktual perseroan terkait pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi Wakil ketua komisi VI DPR RI Aria Bima. Dikatakannya, dalam RDP kali ini, DPR ingin mengetahui dan mendengar apa dampak Covid-19 pada BUMN bidang transportasi. Rapat ini digelar pada Rabu (29/4/2020).
Akibat covid-19 ini, BUMN bidang transportasi mengalami penurunan permintaan, dan sudah barang tentu memberikan pengaruh terhadap kinerja finansial. BUMN penerbangan, Garuda Indonesia termasuk yang terkena dampak signifikan pandemi covid-19 ini.
Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhtarudin mendukung Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya restrukturisasi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga keberadaan perusahaan penerbangan pelat merah ini tetap berdiri. Tak hanya itu, restrukturisasi termasuk bagian pemulihan (recovery) pasca berakhirnya pandemi covid-19 ini.
“Mendukung eksistensi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan meminta untuk menyusun serta mengimplementasikan strategi restrukturisasi usaha secara menyeluruh dan mendalam. Meliputi restrukturisasi operasional, kecukupan modal, model bisnis, dan pengaturan kas perusahaan untuk meminimalisasi dampak covid-19 terhadap kinerja perusahaan. Termasuk dalam rangka recovery pasca pandemi covid-19,” ujarnya melalui pesan tertulis kepada kabargolkar.com, Kamis (29/4/2020).
Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyoroti keberadaan “mafia penerbangan”. Menurutnya, mafia penerbangan itu menjadi penyebab maskapai kebanggaan Indonesia ini selalu merugi. Dalam Rapat dengar Pendapat dengan PT Garuda Indonesia Tbk itu, Legislator Golkar dari Dapil Kalteng ini meminta agar manajemen Garuda Indonesia untuk memutus mata rantai “mafia penerbangan” yang menjadi salah satu sebab maskapai ini terus merugi.
