JAKARTA— Sektor mineral dan batu bara (minerba) Indonesia kembali menunjukkan taringnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), subsektor minerba menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 140,5 triliun pada 2024, berkontribusi lebih dari setengah dari total PNBP Kementerian ESDM yang mencapai Rp 269,6 triliun.
Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar, Mukhtarudin, menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata potensi besar sektor tambang dalam mendukung visi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Mukhtarudin, yang dikenal sebagai legislator asal Kalimantan Tengah yang vokal dalam isu energi dan sumber daya alam menyampaikan optimismenya terhadap peran strategis sektor minerba.
“Saya kira sumbangsih Rp 140,5 triliun adalah cerminan potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan mineral terbesar di dunia. Namun, potensi ini harus dikelola dengan bijak melalui kebijakan hilirisasi yang terarah,” ujar Mukhtarudin saat dihubungi wartawan, Sabtu 10 Agustus 2025.
Hilirisasi: Mesin Penggerak Ekonomi 8%
Menurut Mukhtarudin, keberhasilan sektor minerba tidak hanya terletak pada penerimaan negara, tetapi juga pada bagaimana Indonesia mampu mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi.
Ia menyoroti pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebut hilirisasi sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hilirisasi adalah kunci untuk melompat menjadi negara maju. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Dengan membangun ekosistem industri pengolahan di dalam negeri, kita bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Mukhtarudin.
Waka Dekopin ini mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor secara signifikan dan mendorong pembangunan smelter di berbagai daerah.
Mukhtarudin juga memuji langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menetapkan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas utama, dengan 91% di antaranya berada di bawah pengelolaan Kementerian ESDM.
“Investasi sebesar US$618 miliar hingga 2040 yang direncanakan untuk hilirisasi ini adalah langkah visioner. Saya mendorong agar pembangunan smelter tidak hanya terfokus pada nikel, tetapi juga komoditas lain seperti tembaga, bauksit, dan batu bara,” beber Mukhtarudin.
Kontribusi Minerba: Fondasi Ketahanan Energi
Mukhtarudin menekankan bahwa kontribusi besar sektor minerba terhadap PNBP mencerminkan potensi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Mukhtarudin menyebut bahwa cadangan mineral dan batu bara yang melimpah harus diarahkan untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan.
“Kita punya peluang emas untuk memanfaatkan sumber daya alam ini, tidak hanya untuk kebutuhan domestik tetapi juga untuk menjadi pemain kunci di pasar energi global,” katanya.
Legislator yang juga dikenal sebagai penerima penghargaan Tokoh Peduli Daerah Terbaik 2023 ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri untuk memastikan pengelolaan tambang berjalan transparan dan inklusif.
Ia menggarisbawahi peran Komisi XII DPR RI dalam mengawasi kebijakan hilirisasi agar manfaatnya sampai ke daerah-daerah penghasil tambang, seperti Kalimantan Tengah yang menjadi daerah pemilihannya.
“Saya sering mendengar keluhan dari masyarakat di daerah bahwa hasil tambang hanya dinikmati segelintir pihak. Komisi XII DPR akan terus mengawal agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menyinggung pentingnya keterlibatan UMKM dan BUMN dalam rantai pasok industri tambang untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski optimistis, Mukhtarudin tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi sektor minerba. Salah satu isu krusial adalah tata kelola yang baik untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan.
Dirinya mengapresiasi langkah tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menangani kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bukti komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan.
“Langkah Menteri Bahlil menghentikan operasi tambang yang melanggar aturan adalah sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi untuk pelanggaran,” imbuhnya.
Selain itu, Mukhtarudin mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa guna mendukung hilirisasi.
“Daerah seperti Kalimantan memiliki potensi besar, tetapi tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ini tidak akan maksimal. Investasi harus diarahkan untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi,” ujarnya.
Visi Indonesia Maju 2045
Melihat ke depan, Mukhtarudin yakin bahwa sektor minerba, jika dikelola dengan baik, akan menjadi mesin utama menuju visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
Mukhtarudin menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi tolok ukur transformasi ekonomi nasional.
“Ini bukan hanya soal PNBP atau pertumbuhan ekonomi 8%. Ini tentang bagaimana kita mewariskan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” pungkas Mukhtarudin.
Dengan sumbangan Rp 140,5 triliun dari sektor minerba pada 2024, Indonesia telah menunjukkan fondasi kuat untuk mewujudkan visi tersebut.
Namun, seperti yang ditekankan Mukhtarudin, keberhasilan sejati akan bergantung pada komitmen bersama untuk menjalankan hilirisasi secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (adista)
