Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 yang mencapai 5,12% disambut positif oleh berbagai kalangan. Namun, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan rakyat, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
“Pertumbuhan ekonomi 5,12% adalah sinyal positif bahwa mesin ekonomi kita masih berjalan. Ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi di negara maju dan fluktuasi harga komoditas,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (11/8).
Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu mengapresiasi kontribusi sektor konsumsi rumah tangga yang mencapai 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, ia menegaskan, angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah terlena.
“Pertumbuhan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di daerah luar Jawa. Distribusi manfaat ekonomi masih timpang,” tegasnya.
Anggota Komisi XII DPR RI tersebut menyoroti dominasi Jawa yang menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Ia menyebut daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih tertinggal dari sisi infrastruktur, akses pasar, dan pemerataan investasi.
“Kita butuh kebijakan agresif untuk percepatan industrialisasi di luar Jawa, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berpihak pada masyarakat lokal,” jelasnya.
Mukhtarudin juga menyoroti rendahnya pertumbuhan sektor manufaktur yang hanya 4,2% pada kuartal ini. Menurutnya, revitalisasi industri harus fokus pada hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan ramah lingkungan.
“Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga menunjukkan fondasi ekonomi kita belum kuat pada produktivitas dan inovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski inflasi inti terkendali di kisaran 3%, harga bahan pokok seperti beras dan cabai masih berfluktuasi, sehingga daya beli masyarakat kelas bawah tetap tertekan. Mukhtarudin mengusulkan penguatan cadangan pangan nasional dan distribusi yang efisien melalui sinergi pusat dan daerah.
Fraksi Partai Golkar, kata dia, akan terus mendorong program ketahanan pangan, modernisasi pertanian, dan insentif bagi petani kecil. “Penting untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus yang tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Terkait investasi, Mukhtarudin menilai hambatan birokrasi dan perizinan masih menjadi keluhan investor. Ia merujuk laporan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di peringkat 73 dalam kemudahan berusaha.
“Pemerintah harus berani melakukan reformasi struktural, dari hilirisasi yang inklusif hingga pemerataan pembangunan. DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan terus mengawasi dan memberi masukan konstruktif,” tegasnya.
Peraih Parlemen Award 2023 itu mengajak masyarakat ikut mengawal kebijakan ekonomi agar capaian pertumbuhan tidak sekadar angka di atas kertas. “Kami ingin RAPBN 2026 lebih berpihak pada rakyat kecil, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM,” tandasnya.
