JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menyambut positif masuknya dua paket pendanaan hijau skala besar dari mitra internasional sebagai bentuk nyata dukungan global terhadap agenda transisi energi Indonesia.
Dalam dua pekan terakhir, pemerintah Indonesia berhasil mengamankan investasi lebih dari USD 29 miliar atau sekitar Rp471 triliun dari World Bank Group dan Pemerintah Arab Saudi, yang difokuskan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur energi nasional.
“Pendanaan ini menjadi bukti bahwa dunia melihat Indonesia sebagai pemain penting dalam transisi energi global. Ini kabar baik bagi daerah seperti Kalimantan, termasuk Kalteng, yang punya potensi besar energi terbarukan,” kata Mukhtarudin, Sabtu (5/7/2025).
Skema pertama, berasal dari World Bank dan mitra, menyetujui pendanaan sebesar USD 2,13 miliar untuk mempercepat akses energi bersih di Kalimantan dan Sumatra. Proyek tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin berkapasitas hingga 540 MW, jaringan distribusi listrik, serta peningkatan akses listrik bagi lebih dari 3,5 juta penduduk, termasuk masyarakat pedalaman di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, skema kedua berasal dari komitmen investasi Pemerintah Arab Saudi senilai USD 27 miliar, melalui Dana Investasi Publik (PIF) dan perusahaan energi ACWA Power. Investasi ini mencakup pengembangan energi terbarukan skala besar, pembangunan jaringan transmisi modern, serta hilirisasi industri petrokimia nasional. Saat ini, ACWA Power telah membuka desk koordinasi dengan PT Danantara untuk memetakan wilayah proyek di kawasan Indonesia bagian timur dan tengah.
Mukhtarudin menekankan pentingnya implementasi investasi ini secara inklusif dan merata, khususnya bagi daerah-daerah di luar Jawa yang selama ini kurang tersentuh pembangunan energi.
“Pemerintah perlu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pilot project energi bersih berbasis lokal, seperti tenaga surya dan biomassa. Selain ramah lingkungan, ini membuka peluang lapangan kerja hijau bagi masyarakat daerah,” tegasnya.
Ia juga menyerukan pentingnya percepatan regulasi, kepastian fiskal, dan pengembangan skema pembiayaan inovatif seperti green bond dan sukuk hijau. DPR RI, khususnya Komisi XII, disebut siap mengawal agar proyek-proyek transisi energi ini terealisasi maksimal tanpa hambatan birokrasi.
Mukhtarudin menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah memfinalisasi regulasi insentif fiskal untuk mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan. Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi lintas kementerian dan lembaga, agar investasi yang sudah masuk tidak terhambat oleh tumpang tindih regulasi maupun teknis.
Skema blended finance dari World Bank dan investasi besar Arab Saudi dinilai Mukhtarudin sebagai model pembiayaan ideal untuk mendukung transisi energi Indonesia secara berkelanjutan. Dukungan ini juga diharapkan memperkuat langkah Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
